MENDUKUNG DESA LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA, BERSINERGI DENGAN KEJAKSAAN NEGERI KENDAL DALAM PROGRAM JAGA DESA

• 12-11-2026
• Wahyu setiawan
• 28
• BERITA

(tosari.kendalkab.go.id-12/11/2026) Dalam rangka mendorong terwujudnya tertib pengelolaan keuangan dan aset Desa, Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2026 di Kabupaten Kendal dengan nasumber Ibu Kajari Kendal, Kepala Seksi Intelijen, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kendal, yang dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2026 Kejaksaan Negeri Kendal dalam hal ini langsung di sampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kendal menyampaikan jaksa Garda Desa, Desa merupakan miniatur pemerintah sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum mendapatkan tindakan yang sesuai. Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan program Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan untuk membantu kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Program ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Jaksa Garda Desa berupaya untuk membantu Kepala Desa , Sekretaris Desa, dan BPD, dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan hukum demi memajukan desa.

Kepala Kejaksaan Negeri KendalDr. Salomina Meyke Saliama, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Desa merupakan miniatur negeri, kemajuan dan kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari kemajuan setiap desa yang ada di negara tersebut. Penyuluhan hukum melalui Program Jaksa Garda Desa memiliki peranan penting dalam masyarakat terutama bagi kepala desa beserta perangkat desa dalam mengelola keuangan desa untuk memajukan dan mensejahterakan desa. Dengan adanya penyuluhan ini, Kepala desa dan perangkat desa dan BPD dapat memahami hukum secara lebih baik dan mulai sadar akan pentingnya hidup sesuai dengan peraturan sehingga pembangunan di desa dapat dirasakan oleh masyarakat dan berjalan secara optimal. Selain itu, dengan pemahaman yang baik mengenai hukum, Kepala desa dan perangkat desa dan BPD, dapat menghindari pelanggaran hukum yang bisa berakibat buruk bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Program Jaksa Garda Desa akan terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Share :

Berita Lain